Kapolres Konawe : Masalah Ilegal Logging di SULTRA Latar Belakangnya adalah Masalah Sosial

Foto : AKBP Dr.Barito Mulyo Ratmono,SIK.,SH.,M.Si Kapolres Konawe Kiri, AKBP Anjar Wicaksono,SIK Kapolres Kota Kendari

Kendari, Sultra Ekspress

Coffee Morning yang dilakukan oleh Kapolda Sultra dengan jajarannya serta sejumlah wartawan di Gasebo Mapolda Sultra, Rabu (26/3) di isi dengan tanya jawab anatar Kapolda Sultra Brigjen Pol Arkian Lubis, SH dengan Insan PERS. Hal ini dilakukan oleh Kapolda untuk menyampaikan ke publik secara gamlang apa yang terjadi dan sedang dilakukan oleh aparat Kepolisian jajaran Polda Sultra dalam menangani sejumlah kasus di wilayah hukum Polda Sultra.

Dalam tanya jawab dengan PERS dengan Kepolisian hari itu, Kapolres Konawe nampaknya menjadi salah satu pusat perhatian karena sejumlah kejadian ilegal logging berhasil di ungkap oleh anggota Polres Konawe yang di pimpin oleh AKBP Dr.Barito Mulyo Ratmono,SIK.,SH.,M.Si. Hal ini menjadikan mata peserta Coffe Morning tertuju padanya, terlebih lagi disaat Kapolres Konawe menjelaskan tentang penegakan hukum dan pengendalian terjadinya Ilegal Logging di wilayah hukumnya.

“Data dan fakta terkait dengan kegiatan selama 25 hari ini yang mana kita fokus pada pemberantasan ilegal loging meskipun sebenarnya berjalan seiring waktu kita laksanakan terus operasi tersebut tetapi kemudian memang para pelaku ini tidak jera-jera,”katanya. Lanjut dia, jika kita terus melaksanakan penegakan hukum maka akan banyak sekali warga di Konawe yang akan masuk di lembaga pemasyarakatan karena rupanya latar belakangnya adalah masalah sosial, kesejahteraan, jelasnya kepada Kapolda dan peserta coffee morning hari itu.
Menurutnya, Selama 25 hari kami membuatkan 8 LP terhadap kasus ilegal loging yang dibagi dua kelompok yakni kelompok Konawe Utara dan Kelompok Meluhu (Konawe) jadi ditempat kami itu memang ada tiga kawasan hutan yang memang harus segera ada tindakan segera dari Pemerintah daerah untuk diamankan yaitu di kawasan Konawe Utara, Meluhu yang menghubungkan antara Konawe dengan Konawe Utara kemudian di kawasan Latoma daerah Abuki yang kemudian nanti berbalutan dengan Routa, sepanjang pengamatan kami selama ini yang masih aman dan belum terjamah adalah di kawasan Latoma. Kalau tiga kawasan ini sudah hancur maka Konawe akan tenggelam karena kalau kita lihat dari PETA Satelit, Lokasi Konawe itu seperti mangkuk dia berada ditengah dikelilingi oleh hutan-hutan. Kalau kita melakukan perjalanan ke Konawe Utara melalui Meluhu di pinggir jalan masih lembab tapi sesungguhnya kalau misalnya kita naik helikopter sudah banyak sekali yang bolong-bolong ditengahnya. Mengapa, ternyata Alhamdulillah selama 25 hari kita bisa mengungkap tidak hanya masyarakatnya saja tetapi ada oknum dari Dinas Kehutanan dan bahkan kita juga menangkap dari anggota sendiri yang kemudian dia ada di dalamnya, beber Barito MR.
Lebih jauh dijelaskan, Delapan LP lima yang bisa dipidanakan karena yang tiga tidak memenuhi syarat untuk dipidana, kemudian tersangka minggu lalu tujuh satu DPO dan beberapa hari lalu berhasil ditangkap dan sekarang bertambah, sementara satu orang pegawai dari dinas kehutanan yang tambahan terindikasi kemudian terlibat didalamnya sudah diperiksa namun dirinya tak mengakui jika dirinya menanda tangani dokumen yang dikeluarkan sehingga Kasat Reskrim Polres Konawe sedang berangkat ke Makassar untuk melaksanakan cek di Laboratorium Forensik tentang keidentikan tanda tangannya, ungkapnya.

Barito MR yang menjabat Kapolres Konawe sejak 17 September 2013 lalu hingga Maret 2014 sekitar 20 Kasus Ilegal Loging yang sudah ditangani Polres Konawe. Hasil analisis untuk mencegah ilegal Loging ada tiga faktor yang harus dilakukan yaitu pertama, agar TPK jangan di Desa dekat dengan hutan lindung karena begitu Polisi lengah maka saat tengah malam tiba mereka mengangkut satu dua kubik kayu menuju ke TPK begitu di TPK oknum penerbit menerbitkan dokumen. Dokumen yang dibawa saat memuat kayu di truk memang ada dan sah karena ada hologramnya namun begitu dilakukan lacak balak baru terungkap jika kayu yang diolah bukan dari lokasi ijin yang ada di dalam dokumen karena lokasi di dokumen sudah tidak ada kayunya dan ternyata kayunya berasal dari hutan lindung. Pokok permasalahannya adalah masih banyaknya masyarakat yang tak punya pekerjaan. Kedua pemerintah daerah harus mengumumkan daerah mana yang masih bisa di olah sehingga tidak terjadi permasalahan seperti ini. Memang dalam usaha kayu memang besar sekali keuntungannya, misalnya satu kubik dibeli sama masyarakat sebesar 1 juta dan pengepul menjualnya sampai delapan juta diluar dan satu kali mengirim bisa mencapai dua puluh kubik serta dalam satu bulan mencapai tiga sampai empat kali dalam sebulan, kira-kira jika setahun berapa jumlahnya kira-kira, beber Barito.MR. Ketiga mencari solusi untuk masyarakat yang tak punya pekerjaan agar tak lagi masuk hutan menebang kayu secara liar karena itu selain melanggar hukum juga merusak lingkungan dan dampaknya akan jatuh kemasyarakat itu sendiri,” pungkas AKBP Dr.Barito Mulyo Ratmono,SIK.,SH.,M.Si Kapolres Konawe.

Dalam hal ini tentunya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat diminta untuk tanggap serta segera menindak lanjuti hal ini mengingat hutan adalah paru-paru bumi yang jika dirusak maka akan rusak semua ekosistem yang ada didalamnya termasuk kehidupan manusia akan terancam. (Red*)