Pemkab Konsel-BP TNRAW Jajaki Kelola Wisata

Konsel, Sultra Ekspress

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan Balai Pengelola Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (BP TNRAW) Sulawesi Tenggara (Sultra) menjajaki peluang kerja sama untuk mengembangkan potensi keparawisataan di kawasan taman nasional itu.

Bupati Konawe Selatan Imran di Kendari, Rabu, mengatakan, keanekaragaman sumber daya flora dan fauna yang dimiliki TNRAW dapat menarik perhatian wisatawan dan investor di dalam dan luar negeri.

Sejumlah potensi yang terkandung di TNRAW adalah padang savana, hutan mangrove, dan Gunung Watumohai yang masih memiliki kondisi alamiah, baik flora dan fauna.

Beberapa ragam flora yang hidup pada ekosistem TRAW itu antara lain tanaman teratai akar kuning, anggrek bulan ambon, dan beberapa jenis fauna unik dan langka seperti hewan rusa, anoa, kera hitam, buaya dan sekitar 200 jenis burung.

"Potensi inilah yang dijajaki oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan kerja sama dengan pihak Balai TNRW untuk dikembangkan menjadi areal wisata," ujarnya.

Ia mengatakan, pihak Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Balai TNRAW menggelar pertemuan untuk mempresentasikan potensi kawasan taman nasional yang membentang di Kabupaten Konawe Selatan, Bombana, Kolaka dan Kolaka Timur itu.

Pada pertemuan kedua pihak tersebut Bupati Konawe Selatan Imran didampingi Sekda Rustam Silondae, Kepala Bappeda Arsalim Arifin, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Muh Hisrah, Kepala Dinas Kehutanan Jeni, Kepala BLH Edwin Koodo, Kepala Dispenda Dr Sahlul dan Kepala Bagian Humas Muh Yusuf.

Sedangkan pihak Balai TNRW diwakili dua pejabatnya masing-masing Rahmat Budianto dan Bernadus Agus Hartanto.

"Pertemuan perdana ini memberikan harapan, baik pemerintah daerah maupun pihak Balai TNRW untuk bekerjasama mengembangkan potensi wisata yang ada di TNRW," kata Imran.

Menurut Imran, pengembangan potensi TNRAW di sektor pariwisata diyakini akan menjadi perhatian Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Pemerintah daerah tentunya akan membantu menjaga dan melestarikan kekayaan potensi cagar alam, flora dan fauna yang ada di dalam kawasan TNRW itu," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, beberapa waktu lalu, padang savana yang menjadi ciri khas TNRAW menjadi lokasi `shotting` pembuatan Film Timnas Garuda U-19.

"Dengan pengambilan gambar lokasi ini untuk pembuatan film tersebut juga sudah bagian dari memperkenalkan kepada nasional bahwa betapa indahnya panorama alam, flora dan dan fauna yang ada di kawasan ini," ujar bupati Konawe Selatan dua periode ini.

Imran berharap ke depan tidak menutup kemungkinan lokasi TNRAW itu akan menjadi tempat kegiatan `shotting` untuk film-film nasional lainnya.

Sementara itu, perwakilan Balai TNRAW Rahmat Budianto menyambut baik kerja sama pengembangan potensi kawasan taman nasional menjadi kawasan wisata masa depan.

Ia menjelaskan, sejumlah potensi yang sudah dikembangkan dan telah menjadi pusat perhatian wisatawan di taman nasional, antara lain ekosistem rawa yang memiliki luas 11.488 hektar terdapat jenis ikan air tawar seperti ikan gabus, lele, sepat, karper, borubi, belut dan berbagai jenis burung air.

"Yang tidak kalah indahnya adalah bunga teratai dan berbagai jenis anggrek," ujarnya.

Menurut dia, lokasi Taman Nasional dengan sejuta potensi wisata tersebut juga selama ini telah menjadi tempat bagi wisatawan untuk melakukan rekreasi dan pendidikan alam bagi pelajar, perkemahan, `out bond`, dan kegiatan fotografi serta pemancingan.(AA)

Kejati : Usai Lebaran Sekda Bombana Di Tahan

50 Akap Di Sultra Tidak Layak Jalan

Kendari, Sultra Ekspress

Sebanyak 50 bus antarkota antarprovinsi di Sulawesi Tenggara saat ini kondisinya tidak layak jalan.

Bus tidak layak jalan tersebut diketahui setelah Kepolisian Daerah (Polda) Sultra, dalam hal ini Ditlantas Polda Sultra bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa perwakilan angkutan umum antarprovinsi di Kendari, Rabu.

Dalam sidak yang dipimpin langsung Dirlantas Polda Sultra Kombes Pol Asrul Aziz, melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kendaraan yang akan melakukan perjalanan dengan rute Kendari-Makassar.

"Hasil sidak yang dilakukan hari ini, didapatkan sekitar 50 kendaraan umum antar provinsi tersebut tidak layak jalan karena kondisi kendaraan yang tidak memungkinkan sehingga bisa membahayakan bagi penumpang dan pengendara sendiri," katanya.

Menurutnya, sidak yang dilakukan saat itu untuk mengantisipasi kecelakaan lalullintas saat mudik yang diakibatkan kondisi kendaraan yang tidak layak jalan.

"Kami hari ini memang sengaja untuk turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, karena kami tahu akan banyak masyarakat yang mudik, sehingga semua kendaraan harus dipastikan dalam kondisi layak jalan," katanya.

Tujuan dilakukannya sidak hari itu katanya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan utamanya kecelakaan saat melakukan mudik, sehingga kondisi kendaraan harus dipastikan layak dan tidak beresiko.

Azrul menegaskan, kepada setiap perwakilan yang tidak melakukan atau mengindahkan teguran untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi kendaraan yang dinilai tidak layak, maka izin operasionalnya akan dicabut.

"Sebelum kami turun untuk sidak, seminggu sebelumnya pihak kami sudah melakukan pencatatan terhadap beberapa kendaraan yang dinilai tidak layak, kami lihat sudah ada yang melakukan perbaikan," katanya.

Tetapi lanjut Azrul, jika sudah menegur dan sudah memberitahu letak kekurangan atau ketidak layakan pada kendaraan tersebut dan masih dipaksakan untuk jalan, maka anggota yang bertugas di lapangan akan menahan dan tidak diizinkan jalan.(SS)

Sulsel Provinsi Pertama Raih WTP Empat Kali

Sul-Sel, Sultra Ekspress

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan Sulsel merupakan provinsi pertama di Indonesia yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI empat kali berturut-turut.

         "Ini adalah suatu kebanggaan bagi kami, tidak ada provinsi lain yang dapat memperoleh opini WTP seperti itu, karena yang diperiksa adalah realisasi keuangan, arus kas, input, 'output' dan 'outcome' di lapangan, dan ini tidak bisa dilobi," kata Syahrul di Makassar, Rabu.

         Ia menjelaskan untuk mempertahankan opini WTP ini pemprov melaksanakan tiga strategi, yaitu pembinaan SDM secara berkelanjutan, pengembangan dan pembinaan sistem, dan optimalisasi fungsi pengawasan.

         "Kita tidak boleh malu belajar dari para pemeriksa BPK, kita harus terus berkonsultasi agar manajemen keuangan daerah yang kita lakukan dapat berjalan secara efisien dan efektif," kata Syahrul.

          Gubernur dua periode ini mengatakan bahwa yang terpenting bukanlah predikat WTP semata, tetap bagaimana hal ini dapat membawa dampak yang positif bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

         "WTP pada dasarnya adalah evaluasi terhadap input dan output, namun yang lebih penting daripada itu resonansi WTP empat kali ini diukur dari dimensi sosial dan kemasyarakatan," jelasnya.

         Syahrul berharap agar Sulawesi Selatan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi.

         "Kita berharap tidak ada korupsi di Sulsel, kita telah menjadi contoh kerja sama dengan berbagai institusi dalam memberantas korupsi dan penerapan IT untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tutup Syahrul.(RED*)

Kesultanan Buton Bentuk Barata Di Wakatobi

Kendari, Sultra Ekspress

Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), segera membentuk Barata atau wilayah setingkat kabupaten di Kaledupa, Kabupaten Wakatobi.

Pembentukan Barata di Keledupa, Wakatobi tersebut disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wakatobi, La Ode Ifi melalui telepon dari Wakatobi, Senin.

"Pembentukan Barata di Kaledupa itu, akan diresmikan oleh Sultan Buton, La Ode Izat Manarfa melalui ritual adat Kesultanan Buton," katanya.

Menurut dia, Kesultanan Buton membentuk Barata di Kaledupa, Kabupaten Wakatobi tersebut karena sebelum menjadi kabupaten otonom, Wakatobi merupakan bagian dari Kesultanan Buton.

Ketika itu, kata dia, Wakatobi merupakan wilayah Barata kesultanan Buton yang pusat pemerintahannya dipusatkan di Keledupa.

"Makanya, ketika kesultanan-kesultanan di wilayah Nusantara dihidupkan kembali dan pemerintah memberikan ruang untuk itu, Kesultanan Buton segera membentuk Barata kembali," katanya.

Menurut dia, bersamaan dengan peresmian pendirian Barata di Kaledupa tersebut juga dilakukan dengan pelantikan kepala Barata oleh Sultan Buton.

Ia mengatakan Kepala wilayah Barata yang akan memimpin Barata yang dibentuk tersebut hanya bertugas mengurus masalah-masalah tradisi budaya masyarakat.

"Tradisi budaya masyarakat Wakatobi, sama dengan tradisi budaya masyarakat di wilayah Kesultanan Buton. Makanya, Kepala Barata akan mengurus masalah-masalah yang terkait dengan tradisi budaya masyarakat," katanya.(ss)